Home / berita umum / Caleg Hanura Gugatannya Ditolak MK

Caleg Hanura Gugatannya Ditolak MK

Caleg Hanura Gugatannya Ditolak MK – Mahkamah Konstitusi (MK) menampik permintaan tuntutan calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Hanura bernama Barita Sidabutar. Hakim menjelaskan mahkamah tak berkekuatan mengadili tuntutan itu.

“Mahkamah tak berkekuatan mengadili permintaan pemohon selama dapil Kota Pekanbaru II,” kata hakim ketua Anwar Usman waktu membacakan amar ketentuan PHPU dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Permintaan tuntutan masalah ini bernomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Tuntutan ini Konflik Hasil Penentuan Umum (PHPU) DPR-DPRD Propinsi Riau Tahun 2019. Barita Sidabutar bertindak sebagai pemohon.

Dalam permintaan, Barita menuntut teman separtainya yang mendapatkan nada paling banyak, ialah Krismat Hutagalung. Barita minta MK mendiskualifikasi Krismat lantaran sudah kerjakan kebohongan yang terbangun, sistematis, serta masif (TSM) dengan memalsukan ijazah SMA serta sarjana teologi.

Surat Ketentuan yang diperintah Barita diskualifikasi yakni nomer: 48/HK.03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/V/2019 perihal Pengesahan Penghitungan Kalkulasi Pengumpulan Nada Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 gara-gara sudah kerjakan pelanggaran Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2019. Menurut hakim, permintaan pemohon salah objek hingga mahkamah tak berkekuatan mengadili tuntutan itu.

“Kalau lantas objek permintaan pemohon benar, pemohon bertindak sebagai individual calon anggota DPRD Kota Pekanbaru harus ajukan permintaan konflik hasil pemilu terhadap mahkamah dengan sertakan surat referensi dari DPP partai politiK yang tanda tangani ketua umum serta sekjen parpol yang perihal,” tutur hakim.

Tidak hanya itu, hakim menuturkan Barita tak mendapat surat referensi atau perjanjian dari DPP Hanura. Maka itu, hakim tidak bisa memperhitungkan permintaan pemohon.

“Jika pemohon hingga sampai persidangan pengecekan pendahuluan 12 Juli 2019 tak mendapat surat referensi perjanjian dari DPP parpol yang ditanda tangani ketua umum serta sekjen dalam soal ini Hanura. Oleh lantaran permintaan salah objek karena itu eksepsi serta inti permintaan tidak bisa diperhitungkan,” tutur hakim.

About penulis77