Home / berita umum / Jumlah Uang Yang Disita Kejati Aceh Sebesar Rp 36 M

Jumlah Uang Yang Disita Kejati Aceh Sebesar Rp 36 M

Jumlah Uang Yang Disita Kejati Aceh Sebesar Rp 36 M – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengambil uang tunai sebesar Rp 36,2 miliar dari PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus. Uang itu bakal jadikan tanda untuk bukti dalam masalah perkiraan korupsi project keramba jaring apung (KJA) terlepas pantai (offshore) punya Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) di Kota Sabang.

Uang tunai yang dikembalikan PT Perinus salah satunya uang pecahan Rp 100 ribu sejumlah 29 plastik, pecahan Rp 50 ribu sejumlah 14 bal dan recehan beberapa Rp 10 juta lebih. Uang itu diantar ke Kejati Aceh memakai dua unit mobil.

“Jumlahnya uangnya Rp 36,2 miliar. Ini bakal kita titipkan di rekening penampungan dengan pada bank BRI Cabang Banda Aceh. Serta kedepannya bakal jadikan tanda untuk bukti dalam masalah ini,” kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi terhadap wartawan di Kejati Aceh, Kamis (18/7/2019).

Masalah perkiraan korupsi ini mulai diusut penyidik Kejati Aceh sejak mulai sekian hari. Masalah ini dimulai disaat KKP mengerjakan pemasokan project budidaya keramba jaring apung terlepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu budget sebesar Rp 50 miliar.

Cost project itu bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan serta obat ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya KKP tahun budget 2017. Dalam prosedurnya PT Perinus yang disebut BUMN jadi pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 45,5 miliar.

Pelaksanaan project di Kota Sabang lantas dikerjakan. Sehabis perubahan tahun, penyidik Kejati Aceh mulai mencium aroma perkiraan korupsi pada project itu. Pengumpulan bukti-bukti lantas dikerjakan.

Menurut Munawal, tanda-tanda pelanggaran yang dikerjakan dalam project itu salah satunya hasil kerja yang dikerjakan PT Perinus bertindak sebagai rekan tidak pas kontrak. Hal tersebut disaksikan dari tidak selesainya 100 prosen pelaksanaan project itu.

Penyidik menilainya hal tersebut adalah keteledoran dari PT Perinus jadi pelaksana dan lemahnya pengawasan dari PT Perinus. Penyidik menyoroti berkenaan rincian dalam protek keramba jaring apung ini.

Terkecuali itu, jelas Munawal, ada juga tanda-tanda kelebihan bayar yang tidak sesuai term sama seperti dalam persetujuan, adalah term I dibayarkan 50% dari harga kontrak barang (7 item) sudah ada di tempat perakitan BPKS Sabang.

Sesaat term II dibayarkan 25% jika workboat serta net cleaner ada di tempat perakitan serta 100% sehabis semua dibuat. Akan tetapi nyata-nyatanya perakitan dikerjakan oleh faksi Norwegia pada Januari 2018, dan pada 29 Desember 2017 PT Perinus sudah dibayarkan sebesar Rp. 40 miliar.

Dalam soal ini, PPK KKP didapati sudah membayarkan sebesar 89% dari yang mestinya 75%. Berarti ada kelebihan pembayaran 14% atau Rp 6.630.540.000 (Rp.40.819.365.000 (89%) – Rp.34.188.825.000 (75%).

Sehabis menyidik masalah ini, penyidik Kejati Aceh selanjutnya mengecek beberapa orang yang turut serta dalam project itu. Penyidik pada Kamis 4 Juli lalu sudah mengerjakan penyitaan dua unit kapal jaring apung keramba serta perlengkapan di dua unit gudang dan perlengkapan jaring apung di Pelabuhan CT 3 serta 1 Kota Sabang.

“Saksi yang telah kita cek sejumlah 19 orang. Belumlah ada yang diputuskan jadi terduga. Pengembalian uang ini hari adalah iktikat baik dari PT Perinus bertindak sebagai rekan,” jelas Munawal.

About penulis77