Home / berita umum / Wakil Wali Kota Bekasi Menyebutkan Koordinir Kemitraan Lebih Baik Di Jaman Ahok Ketimbang Anies

Wakil Wali Kota Bekasi Menyebutkan Koordinir Kemitraan Lebih Baik Di Jaman Ahok Ketimbang Anies

Wakil Wali Kota Bekasi Menyebutkan Koordinir Kemitraan Lebih Baik Di Jaman Ahok Ketimbang Anies – Wakil Wali Kota Bekasi menyebutkan koordinir masalah dana kemitraan serta dana kompensasi berbau berkenaan sampah lebih baik di jaman Basuki T Purnama (Ahok) ketimbang Anies Baswedan. NasDem DKI mengharap Anies dapat memberi perhatian yang lebih dari yang Ahok beri.

“Jika perlu dilebihkan (perhatian yang dahulu dikasih masa Ahok). Tidak ada permasalahan itu,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, waktu dihubungi, Jumat (19/10/2018).

Bestari memandang kesulitan sampah yaitu soal genting yang harus diakhiri. Ia ikut memperingatkan Anies untuk mencermati kesepahaman yang udah dibikin pada Pemprov DKI serta Pemkot Bekasi.

“Otonomi ini kan beda ya, apakah yang udah baik mesti dilaksanakan. Janganlah selanjutnya kalaupun kita udah punyai kesepahaman tetapi tdk dilihat. Berbagai hal yang penting diperbaiki ikut masalah pembuangan TPS Bantargebang itu,” katanya.

Bestari selanjutnya menyorot masalah penduduk Bekasi yang sering terkena berbau tidak enak dari sampah yang dibuang dari DKI. Ia mengatakan kompensasi untuk masyarakat Bekasi harus dilihat.

Menurut dia, APBD DKI yang besar mestinya tdk membuat kesulitan sampah ini panjang. Bestari menuturkan butuh diperbanyak truk tertutup yang membuat sampah serta air lindi yang beraroma tidak enak itu mengganggu masyarakat Bekasi.

“Saya sangka tidak sekedar tindak lanjut, tetapi menaikkan atensinya. Itu orang yang dilalui serta terganggu, itu mesti dikasih perhatian. Wong APBD gede sekali, saat masalah sampah saja kok jadi sulit ini gubernur, bagaimana sich?” papar ia.

Masalah atensi lebih yang dapat dikasihkan Pemprov DKI pada penduduk di Bekasi, Bestari menuturkan kemungkinan uang kompensasi berbau itu dibayar kedua kalinya lipat. Menurut dia, masalah ini untuk menjunjung masyarakat Bekasi.

“Bukan meroyal-royalkan biaya, tetapi sama dengan saja. Sepatutnya, sepantasnya, bilamana butuh libatkan pihak beda agar tdk dilanggar persetujuan yang dibikin. Biarpun dibikin kedua kalinya lipat (dana hibah), kalaupun ada payung hukum serta mampu ikut tidak permasalahan. Siapa sich yang ingin, bersedia tempat tinggalnya tiap-tiap hari mesti terima berbau gemilang. Itu ikut butuh diapresiasi,” katanya.

Awal mulanya dikabarkan, Wawalkot Bekasi, Tri Adhianto, menyebutkan koordinir masalah dana kemitraan serta dana kompensasi berbau berkenaan sampah di jaman Ahok lebih baik ketimbang jaman Anies Baswedan. Perbandingan ini dikatakan Tri buat menyikapi dana hibah kemitraan yang belum pula cair. Pemkot Bekasi ajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.

“Mengapa yang sampai kini dapat tersambung dengan baik saat ini kok gubernur menjauh. Dahulu (pembangunan) tol masa Pak Ahok suka juga tolong,” papar Tri waktu dihubungi, Jumat (19/10).

Dana hibah masuk persetujuan pada DKI serta Kota Bekasi. Ada 41 item persetujuan berkenaan penggunaan tempat di Bantargebang untuk pembuangan sampah dari Jakarta. Proposal dana hibah yang diserahkan Pemkot Bekasi udah diolah. Tapi DKI baru membayar dana kompensasi berbau terhadap masyarakat lebih kurang Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

“Yang hilang itu dana kemitraan (Rp 2 triliun) serta yang Rp 196 (miliar) itu dana kompensasi (yang udah dibayar). Kita mohon perhatian lebih,” tutur Tri.

About admin